Masyarakat Adat Aru Kini Waspadai Proyek Karbon

Kekhawatiran lain yang muncul adalah soal transparansi dan keadilan dalam skema perdagangan karbon. Dalam praktik di berbagai daerah, proyek karbon kerap melibatkan perjanjian jangka panjang yang mengikat masyarakat tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya. Bagi masyarakat adat Aru, situasi ini menimbulkan keraguan, karena ada potensi besar hak-hak mereka di ambil alih dengan iming-iming kompensasi ekonomi yang tidak sebanding. Mereka khawatir tanah adat akan di perlakukan sekadar sebagai aset untuk di perjualbelikan di pasar karbon global, sementara mereka sendiri kehilangan kebebasan mengelola sumber daya sesuai kearifan lokal.

Dari sisi ekologi, masyarakat adat sebenarnya sudah lama menjaga hutan Aru dengan cara-cara tradisional yang terbukti berkelanjutan. Masuknya proyek karbon justru di khawatirkan akan mengubah pola pengelolaan, karena ada campur tangan pihak luar yang membawa sistem baru yang belum tentu sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, kekhawatiran tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal potensi tergerusnya pengetahuan tradisional dan praktik kearifan lokal yang selama ini menjadi benteng pelestarian lingkungan.

Masyarakat Adat Aru Menghadapi Keresahan Baru dengan masuknya rencana proyek karbon di wilayah mereka. Proyek ini di promosikan sebagai solusi perubahan iklim melalui perdagangan karbon, namun bagi masyarakat adat, kehadirannya justru menimbulkan rasa waspada. Mereka mengingat pengalaman pahit ketika tanah adat pernah terancam di alihfungsikan untuk proyek perkebunan berskala besar. Kekhawatiran utama terletak pada potensi hilangnya kendali atas hutan dan tanah adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan, identitas budaya, dan warisan leluhur. Masyarakat Aru khawatir hutan hanya akan di jadikan komoditas di pasar karbon, sementara mereka kehilangan hak kelola.

Selain soal kontrol atas lahan, keresahan juga datang dari sisi transparansi dan mekanisme perjanjian. Banyak proyek karbon di tempat lain mengikat masyarakat lokal dalam kontrak jangka panjang yang sulit di pahami, bahkan sering merugikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah manfaat ekonomi yang di janjikan benar-benar akan sampai ke masyarakat adat atau justru lebih banyak di nikmati perusahaan dan investor. Ketidakjelasan pembagian keuntungan dan potensi penyalahgunaan wewenang membuat masyarakat Aru semakin berhati-hati dalam menyikapi tawaran semacam ini.

Dari sisi lingkungan, masyarakat adat Aru sebenarnya telah menjaga hutan dengan cara tradisional yang berkelanjutan. Mereka memiliki sistem adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Masuknya proyek karbon justru di khawatirkan akan mengganggu praktik ini karena adanya intervensi pihak luar yang membawa aturan baru. Risiko hilangnya kearifan lokal serta terpinggirkannya pengetahuan adat dalam pengelolaan hutan menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat merasa resah.

Minimnya Informasi Jelas Mengenai Proyek Karbon menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan keraguan dan keresahan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat adat. Banyak program karbon yang masuk ke wilayah adat di kemas dengan narasi konservasi atau pengendalian iklim, tetapi penjelasan mengenai manfaat konkret bagi masyarakat sering kali sangat terbatas. Warga tidak mendapat gambaran detail tentang bagaimana mekanisme perdagangan karbon bekerja, berapa nilai ekonomi yang sebenarnya di hasilkan, serta bagaimana pembagian keuntungan di lakukan. Situasi ini membuat masyarakat sulit menilai apakah proyek karbon benar-benar memberi manfaat atau justru hanya menguntungkan perusahaan dan investor.

Selain itu, dampak yang di timbulkan dari proyek karbon juga jarang di jelaskan secara menyeluruh. Masyarakat sering hanya mendengar janji adanya kompensasi finansial, sementara potensi konsekuensi jangka panjang seperti pembatasan akses ke hutan, hilangnya kontrol terhadap tanah adat, atau perubahan cara hidup tradisional tidak pernah di bicarakan secara terbuka. Padahal, dampak semacam ini bisa sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat. Kurangnya kejelasan membuat banyak pihak khawatir bahwa proyek karbon justru akan menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup.

Ketidakjelasan juga tampak pada pihak yang benar-benar mengelola proyek karbon. Apakah pemerintah, perusahaan swasta, lembaga internasional, atau gabungan berbagai pihak, sering kali tidak di jelaskan secara rinci. Masyarakat hanya mengetahui adanya perjanjian atau dokumen, tetapi tidak paham siapa yang memegang kendali utama. Kondisi ini membuka celah terjadinya konflik kepentingan dan rawan di salahgunakan. Masyarakat adat yang seharusnya menjadi pihak utama justru berisiko tersisih dari pengambilan keputusan penting.

Potensi Konflik Perebutan Lahan akibat adanya proyek karbon sangat besar, terutama di wilayah yang memiliki tanah adat dengan status hukum yang lemah. Proyek karbon biasanya membutuhkan area hutan yang luas untuk dijadikan lokasi penyimpanan atau penyerapan karbon. Namun, banyak wilayah hutan tersebut sebenarnya sudah di kuasai secara turun-temurun oleh masyarakat adat, meskipun tidak selalu memiliki sertifikat atau dokumen legal formal. Ketika ada perusahaan atau investor yang masuk dengan membawa konsesi resmi dari pemerintah, maka terjadilah tumpang tindih klaim. Kondisi ini berisiko menimbulkan konflik terbuka antara masyarakat adat dengan pihak luar yang merasa berhak mengelola lahan tersebut.

Konflik semakin rumit karena perjanjian proyek karbon sering kali di buat tanpa melibatkan masyarakat lokal secara penuh. Mereka baru mengetahui adanya konsesi ketika aktivitas proyek sudah berjalan. Padahal, hutan dan tanah adat bagi masyarakat bukan sekadar sumber ekonomi. Melainkan juga ruang hidup, tempat ritual budaya, hingga simbol identitas. Ketika akses mereka di batasi demi kepentingan proyek karbon, rasa ketidakadilan semakin kuat. Hal ini bisa memicu perlawanan, baik dalam bentuk penolakan terbuka maupun aksi-aksi protes yang berujung benturan dengan aparat atau perusahaan.

Selain antara masyarakat dan perusahaan, potensi konflik juga bisa muncul di internal masyarakat sendiri. Tidak jarang ada kelompok kecil yang setuju dengan tawaran kompensasi dari proyek karbon. Sementara sebagian besar menolak karena khawatir kehilangan tanah adat. Perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan perpecahan sosial yang melemahkan solidaritas komunitas. Konflik horizontal seperti ini justru lebih berbahaya karena dapat merusak kohesi masyarakat adat. Yang selama ini menjadi benteng utama dalam menjaga hutan. Inilah beberapa keresahan yang di alami oleh Masyarakat Adat Aru.